Masih tercatat dengan baik dalam ingatan, pagi-pagi sekali pada hari Jumat bertanggalkan 18 Februari 2011, merebak isu tentang distopnya peredaran film luar negeri – yang biasa disebut film Hollywood – di bioskop-bioskop Indonesia. Kaget? Oh, jelas. Marah? Gak usah ditanya. Panik? Iya, dong, Harry Potter 7 part 2 ‘kan belum tayang!

Dalam waktu singkat komentar miring tentang berita ini bermunculan di mana-mana, dan makin lama makin negatif saja dengan adanya berita susulan bahwa diberhentikannya pemutaran film ini karena Indonesia menetapkan regulasi baru, yaitu adanya kenaikan pajak, dan regulasi baru ini dirasa terlalu berat oleh pihak Hollywood sehingga mereka memutuskan untuk memblokir akses importir film Indonesia. Sebenarnya kerisauan masyarakat ini beralasan. Mari tilik produsen film dalam negeri yang rata-rata memilih genre horor yang kita tahu bersama hanya mengandalkan make-up seram untuk mengejutkan penontonnya atau malah menyerahkan urusan akting pada artis-artis seksi macam Julia Perez. Masih sedikit sekali film berkualitas macam serial Laskar Pelangi, yang ironisnya salah satu pemerannya – Nazril Ilham aka Ariel – tersandung masalah video porno.

Wait, put it on pause. Ada mata rantai yang (sengaja) dihilangkan di sini. Yang sering dilupakan orang-orang adalah kita hanya mempercayai sebuah berita dari satu sumber saja. Berita itu dikeluarkan oleh pihak importir, yaitu pihak 21. Bagaimanakah dari pihak perpajakan?

Ternyata, tidak ada regulasi baru tentang kenaikan pajak. Sesuai kesepakatan dengan WTO (Organisasi Perdagangan Internasional), ada tiga jenis pajak yang perlu dibayarkan untuk film yang diimpor, yaitu bea masuk per copy, bea royalti, dan bea bagi hasil. Faktanya, pihak 21 sejak tahun 1995 hanya membayar bea masuk per copy saja. Pada tahun 2010, ada sekitar 65 judul film yang beredar dengan penjualan Rp 765 milyar. Sementara, pemasukan dari bea masuk per copy ‘hanya’ Rp 5 milyar! Pajak yang lainnya belum dibayar sama sekali dan tertunggak selama 15 tahun dengan penghasilan royalti setahunnya rata-rata di atas Rp 700 milyar. Jumlah yang tidak sedikit, bukan?

Maka, setelah menguak sedikit rahasia dari pihak 21, tentunya kita semua jadi mengerti. Sepertinya, kabar akan diberhentikannya peredaran film Hollywood di Indonesia adalah upaya penggertakan dari pihak 21 kepada Perpajakan Indonesia dikarenakan pajak yang tertunggak selama belasan tahun. Yah, kalau dari perfilman saja sudah malas bayar pajak, bagaimana Indonesia mau maju… Well, dengan demikian, tinggal berharap saja pihak 21 dan Perpajakan Indonesia bisa segera menuntaskan masalah ini sehingga kita tidak perlu lagi khawatir melewatkan film Harry Potter di bioskop.

–aga–

Advertisements